TAHAPAN PENGUSULAN PENGENAAN SANKSI DAFTAR HITAM

       

Menyambung pembahasan tentang tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, berikut tahapan yang dilakukan ;

Pengusulan

  1. Pada tahapan pengusulan ada beberapa kegiatan antara lain, sebagai berikut:Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengetahui/menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara: a. melakukan penelitian dokumen; dan b. melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, yakni: i. Penyedia Barang/Jasa; dan/atau ii. pihak lain yang dianggap perlu.
  2. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa serta pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.
  3. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa pada pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.
  4. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya memuat: a. hari/tanggal; b. identitas para pihak; c. keterangan para pihak; d. kesimpulan pemeriksaan; dan e. tanda tangan para pihak.
  5. PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani.
  6. Usulan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PA/KPA melalui surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang sekurangkurangnya memuat: a. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain: i. nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila berbentuk badan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian apabila berbentuk orang perseorangan); ii. alamat Penyedia Barang/Jasa; iii. nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izin usaha); dan iv. NPWP Penyedia Barang/Jasa; b. nama paket pekerjaan; c. nilai total HPS; d. perbuatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa; e. Berita Acara Pemeriksaan; dan f. bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain-lain).