PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM

       

Berdasar pada PERKA nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pihak yang berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada penyedia barang/jasa adalah PA/KPA melalui surat Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam.

Adapun tatacara penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:

a. pengusulan; b. pemberitahuan; c. keberatan; d. permintaan rekomendasi; e. pemeriksaan usulan; f. penetapan; g. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam;dan h. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional.

(bersambung....)