RAKERDA PENGADAAN 2014

       

Rakerda 2014

Selasa 22 April, Bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan Rapat Kerja Daerah. Rakerda ini dilaksanakan dalam rangka persiapan implementasi Aplikasi Pengadaan Langsung (SIMPEL). Acara dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Drs. H. Surip S., M.Si. Dalam sambutannya beliau mengatakan "
dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengadaan dengan metode pengadaan langsung. Walaupun dilihat dari nilai sampai dengan 200 juta untuk barang, kontruksi dan jasa lainya serta sampai dengan 50 juta untuk jasa konsultansi, akan tetapi karena jumlahnya banyak maka secara akumulatif menjadi besar nilainya."

 

Dengan telah diluncurkannya Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) atau yang lebih dikenal dengan e-procurement, maka diharapkan proses pengadaan dapat dikawal sehingga menjadi kredibel, sesuai dengan amanah Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e-procurement, adapun nilai pengadaan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

 

Tahun

Triwulan

Paket

Diumumkan

Paket

Selesai *

Pagu

Selesai

HPS

Selesai

Hasil

Lelang

% Efisiensi

2011

[X]

82

80

1.681.058.363.986,00

1.675.307.565.440,00

1.627.372.544.213,00

3.19

2012

[X]

882

825

1.775.393.591.349,22

1.665.641.813.657,00

1.476.953.191.192,13

16.81

2013

[X]

1768

1748

6.135.829.412.625,54

5.921.252.675.565,60

5.639.544.023.319,00

8.0

 

 

Perkembangan dalam penggunaan system e-procurement ini merupakan momentum penting dalam rangka mewujudkan reformasi dibidang pengadaan yang akan menjadi kunci utama dalam reformasi birokrasi. Perbaikan tata kelola pemerintahan khususnya dibidang pengadaan  memerlukan sumber daya manusia yang professional. Mengacu pada Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, pasal 1 poin 8 menyebutkan ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi(K/L/D/I), yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri, atau melekat pada unit yang sudah ada. Pasal 130 ayat 1 juga menyebutkan setiap (K/L/D/I) wajib membentuk ULP paling lambat di tahun 2014.

Kewajiban pembentukan ULP dan komitmen 100% e-Procurement merupakan agenda utama reformasi pengadaan disamping penyempurnaan aturan pengadaan itu sendiri. Dengan reformasi dibidang pengadaan diharapkan akan tercipta pelayanan public yang berkualitas. Sehingga diperlukan keterlibatan semua pihak, baik LKPP sebagai Lembaga yang membidangi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Pimpinan K/L/D/I, dunia usaha  serta masyarakat. Keterlibatan semua pihak diharapkan dapat memperkecil peluang penyelewengan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pengadaan langsung dilaksanakan oleh pejabat pengadaan yang berada di SKPD. Dalam rangka tertib administrasi dan untuk memudahkan dalam manajemen dokumen, UPT LPSE bekerjasama dengan LPSE Universitas Gadjah Mada akan memanfaatkan aplikasi Simpel (Aplikasi Pengadaan langsung.

Dasar Pelaksanaan

  1. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. DPA Dinas Komunikasi dan Informatika 1.25.01.15.15.52 tentang sosialisasi pemanfaatan dan pendayagunaan SPSE

Maksud Dan Tujuan Rakerda

  1. Memperkuat komitmen pengadaan barang/jasa pemerintah melalui LPSE
  2. Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan profesionalisme pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-procurement
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan LPSE
  4. Memanfaatkan Aplikasi Simpel dalam Pengadaan Langsung