Inpres Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2014

       

Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantaran korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang (2012-2015) dan Jangka Menengah (2012-2014), yang diimplementasikan melalui aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), pada 21 Maret 2014 telah ditandatangani  Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

Presiden menginstruksikan agar menyusun aksi PPK Tahun 2014, dengan berpedoman pada Visi dan Misi serta Fokus Kegiatan Prioritas Jangka Menengah Stranas PPK 2012-2014, dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah. Bunyi instruksi kedua Inpres tersebut: "Aksi PPK Tahun 2014 itu, disusun dalam rangka mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah masing-masing, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014.”

Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk melakukan koordinasi dalam menyiapkan rumusan Aksi PPK Tahun 2014, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang didukung oleh Kepala UKP4, serta berdasarkan input prioritas aksi yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Sumber : (http://setkab.go.id)