Peran LPSE dalam Pengumuman RUP

       

Menanggapi pemberitaan Koran Kaltim Kamis 26 Mei 2016, terkait Aksi demontrasi damai di Diskominfo Rabu tanggal 25 Mei 2016 yang menyebutkan bahwa “LPSE Kukar dianggap bermasalah dan menyebabakan kerugian bagi kontraktor-kontraktor lokal di Kukar. Seperti suatu  kegiatan tidak muncul di RUP tapi kemudian dilelang, padahal ketentuannya kegiatan yang dilelang lebih dahulu ada RUP-nya.”

Sesuai Perka LKPP no 2 Tahun 2010 pasal 3 ayat (1) tugas LPSE adalah sebagai berikut:

  1. memfasilitasi  PA/KPA  mengumumkan  rencana  umum pengadaan (RUP);
  2. memfasilitasi ULP menayangkan  pengumuman pelaksanaan pengadaan;
  3. memfasilitasi ULP/Pejabat  Pengadaan  melaksanakan  pemilihan  penyedia barang/jasa secara  elektronik.

Selanjutnya dalam Pasal tersebut ayat (3) disebutkan juga bahwa  LPSE  tidak  melaksanakan  dan  tidak  bertanggung  jawab terhadap  pembuatan  paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode  dan  persyaratan  pengadaan, penyusunan  jadwal  pengadaan  dan  perubahannya,  isi  dokumen  pengadaan  beserta adendumnya,  isi  pengumuman, isian  data  kualifikasi  dari  penyedia  barang/jasa,  berita acara  pemberian  penjelasan, isi dokumen  penawaran,  hasil  evaluasi, berita acara  hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung,  penetapan  pemenang  dan  pengumuman,  serta isi sanggahan  dan  jawaban demikian juga dengan pembatalan lelang.

Kemudian sebagaimana ketentuan dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 8 menyebutkan bahwa salah satu tugas Pengguna Anggaran (PA)  adalah menetapkan Rencana Umum Pengadaan dan mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di  website K/L/D/I.

Dalam hal Pengumuman RUP maka peran LPSE adalah memfasilitasi SKPD mengumumkan RUP melalui aplikasi SiRUP dengan membuatkan user Admin RUP SKPD, memberikan pelatihan dan pendampingan dalam inputing data RUP melalui aplikasi SiRUP. Selanjutnya Admin RUP SKPD yang bertugas menginput dan mengumumkan RUP, tentunya RUP yang diinputkan adalah RUP yang telah ditetapkan oleh PA SKPD. Peran tersebut telah dilaksanakan melalui Surat Edaran Bupati  nomor 027/2519/Diskominfo tanggal 12 Nopember 2015 perihal update data RUP 2015 dan input data RUP 2016, diminta SKPD untuk memperbaharui data RUP 2015 dan menginput data RUP 2016. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat undangan Pelatihan dan pendampingan input data RUP 2016 nomor 046/189/Diskominfo/XII/2015, tanggal 2 Desember 2015, yang mengundang semua admin RUP SKPD untuk mengikuti Pelatihan dan pendampingan inputing data RUP di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

ULP Sendiri melalui surat  Kepala ULP nomor 010/114/ADM-ULP/III/2016 tanggal 28 Maret 2016, perihal pemberitahuan dan koordinasi dokumen RUP tahun 2016, menyampaikan kepada PA/KPA SKPD agar segera mengisi RUP tahun 2016 melalui aplikasi SiRUP kemudian dilanjutkan dengan surat  Kepala ULP nomor 010/115/ADM-ULP/III/2016 tanggal 28 Maret 2016, perihal penyampaian dokumen ke ULP meminta kepada SKPD untuk menyampaikan RUP sebagai persyaratan untuk proses pelelangan.