Pemda Perlu Dukung Program KPBU

       

Jakarta - Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan penuh terhadap program pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema kerja sama dengan badan usaha (KPBU). Dukungan pembiayaan oleh pihak swasta ini semakin diperlukan merujuk pada proyeksi kebutuhan anggaran pembangunan nasional.

 

Mengutip data yang dirilis Bappenas, kebutuhan pendanaan infrastruktur di Indonesia pada 2015-2019 diperkirakan mencapai 4.769,2 triliun. Padahal, dana yang mampu disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta BUMN masing-masing hanya berkisar 41% dan 22% dari total kebutuhan pendanaan tersebut. Oleh sebab itu, dukungan badan usaha sangat dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan pendanaan infrastruktur di Indonesia.

 

Terkait dengan kesalahan persepsi ihwal KPBU dan penerimaan daerah, Sekretaris Utama LKPP Salusra Widya menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya bisa saja menetapkan besaran biaya penerimaan daerah atas infastruktur yang disediakan oleh badan usaha. Namun, pada prinsipnya, besaran penerimaan itu akan dibebankan kepada masyarakat melalui penambahan nilai [i]user charge[/i].

 

“Berapa pun yang disumbangkan kepada APBD itu ‘kan berarti menambah [i]cost [/i]proyek. Menambah [i]cost[/i] proyek artinya menambah [i]user charge[/i] oleh masyarakat,” kata Ilus, sapaan akrab Salusra.

 

Oleh sebab itu, Salusra menekankan, anggapan bahwa pemerintah daerah harus mendapatkan penerimaan dari layanan infrastruktur yang disediakan oleh badan usaha adalah salah. Dukungan terhadap penyediaan infrastruktur sosial dan ekonomi, lanjut Salusra, seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.

 

Sebab, melalui penerapan kerja sama ini, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pada sektor lain yang lebih membutuhkan, seperti pelaksanaan program pendidikan gratis. “Tidak harus pemerintah atau pemerintah daerah dapat uang dari kegiatan ini. Harusnya [i]nggak[/i] dapet uang pun sudah bersyukur, [i]wong[/i] pelayanan ini dikerjakan oleh orang lain,” lanjut Salusra.

 

Ditemui dalam acara berbeda, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Robin Asad Suryo menjelaskan bahwa penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU juga akan memberikan keuntungan yang lain, misalnya mendorong penerapan mekanisme “pakai bayar”. Hal ini, terutama, untuk penyediaan infrastruktur yang layak secara finansial. “Jadi pengguna-lah yang kemudian membiayai infrastruktur yang mereka gunakan,” ujar Robin.

 

Lebih lanjut, Robin menekankan bahwa bentuk kerja sama ini tetap memastikan adanya pengembalian investasi kepada badan usaha. Melalui penetapan tenor dan besaran yang terkait dengan kesepakatan konsesi, infrastruktur yang telah disediakan oleh badan usaha akan kembali diserahterimakan kepada pemerintah.

 

Artinya, lanjut Robin, KPBU bukanlah bagian dari program privatisasi, melainkan bentuk kemitraan bersama badan usaha menciptakan iklim investasi dan mendorong penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisiensi, tepat sasaran. “Ya kita memberikan peluang-lah kepada mereka jika mereka itu memang mempunyai ide untuk membangun suatu fasilitas infrastruktur,” pungkas Robin. (eng) (Sumber: www.lkpp.go.id)