Tugas PPK Menurut Perpres 70 Tahun 2012

       

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 

  1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  3.  rancangan Kontrak.

b.  menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c.  menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:

d.  melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;

e.  mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

f.  melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

g.  menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

h.  melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

i.   menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK

dapat:

a. mengusulkan kepada PA/KPA:

1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 

2)  perubahan jadwal kegiatan pengadaan; 

b. menetapkan tim pendukung;

c.   menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

( Sumber : Perpres 70 Tahun 2012, Pasal 11)

Tags: