Salah Prosedur Diproses Secara Hukum Administratif

       

Jakarta, lkpp.go.id - Pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bagi sebagian pihak menjadi sumber polemik, terutama yang menyangkut dengan upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Sebab, tujuan dari pembuatan aturan ini, salah satunya, adalah untuk melindungi masyarakat dan aparatur pemerintah.

Pada praktiknya, pelaksanaan aturan ini justru terlihat berkontras dengan kenyataan di lapangan, terutama jika dikaitkan dengan hak-hak aparat penegak hukum. Selain itu, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum R. Fendy Dharma Saputra pun masih menemukan adanya penalisasi terhadap kebijakan. Lalu, bagaimana praktik yang seharusnya?

Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan II Kementerian PAN-RB Hastori menjelaskan bahwa implementasi dalam UU ini sebetulnya juga masih dilakukan diskusi, terutama yang berkenaan dengan pemrosesan aduan masyarakat, yang diselenggarakan LKPP, Selasa (11/08), di Jakarta.

Sebab, pada prinsipnya UU Administrasi Pemerintahan lebih menekankan pada upaya penyelesaian melalui upaya administratif dengan melibatkan APIP. Sementara itu, aduan masyarakat kepada aparat penegak hukum justru sering kali menyebabkan prosedur penyelesaian masalah dilakukan melalui tahap penyelidikan. “Memang seharusnya sebelum masuk ke dalam penyelidikan, harus (melalui tahap) administrasi dulu,” lanjutnya.

Menurut Hastori, pengesahan UU ini berkonsekuensi pada peningkatan peran APIP sekaligus berimplikasi pada perlindungan kewenangan pejabat. Artinya, indikasi tindak pelanggaran hukum oleh pejabat yang terkait dengan hal-hal prosedural tidak melulu harus dilakukan penangkapan.

Lanjutnya, salah jika menganggap aturan ini merupakan upaya pelemahan penegakan hukum dan tindak pidana korupsi. Pengesahan aturan ini, menurutnya adalah upaya dalam memisahkan domain penegakan hukum.

Jika pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat berada pada domain administrasi pemerintahan, proses penegakan hukum akan dilakukan oleh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) hingga PTUN sebagai pengadilan yang telah ditetapkan memiliki putusan final mengikat. “Apakah ada unsur-unsur pidana, di sana nanti (oleh aparat penegak hukum),” katanya.

Hastori pun menjelaskan bahwa keberadaan UU ini sebenarnya ditujukan untuk menghindari adanya kriminalisasi terhadap pejabat-pejabat yang dapat menimbulkan keraguan untuk melakukan suatu kebijakan karena takut salah prosedur.

Sementara itu, Fendy menilai bahwa aturan dalam UU ini—yang mengatur tenggat bagi pejabat pemerintahan dalam memberikan hasil ketetapan—masih bersifat ambigu. Di satu sisi, LKPP memiliki SOP yang mengatur batas waktu pelayanan; di sisi yang lain UU ini mewajibkan pemberian hasil keputusan maksimal 10 hari. “Ini bisa jadi multitafsir saat pelaksanaan. Kalau seperti sekarang (kita) tidak memberikan kesempatan (sesuai dengan tenggat), ini akan jadi masalah, “ tukas Fendy.

Terkait dengan hal tersebut, Hastori membenarkan adanya perbedaan penetapan batas waktu antara UU tersebut dan peraturan lain. Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh waktu pengesahan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini yang dilakukan setelah peraturan lain telah disahkan. “Oleh karena itu, memang ada peraturan-peraturan lain terkait yang mengatur secara khusus. Maka hal itu dibenarkan” lanjutnya.

Dalam menanggapi perbedaan ketentuan mengenai tenggat pelayanan itu, instansi dapat tetap mengikuti SOP sesuai dengan aturan yang ada dan harus mengikuti AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Meskipun demikian, pengajuan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi bisa saja dilakukan oleh masyarakat. (eng) (Sumber:http://www.lkpp.go.id)