Perubahan pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

       

Di awal tahun ini, tepatnya pada tanggal 16 Januari 2015 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Pada waktu yang bersamaan, Presiden Jokowi juga menandatangani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Matriks tentang perbedaan Perpres No.4 Tahun 2015 terhadap Perpres No. 54 Tahun 2010 dapat dilihat di http://www.khalidmustafa.info/2015/01/26/matriks-perbedaan-perpres-no-4-...

Latar belakang terbitnya Inpres dan Perpres ini diantaranya adalah arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah bisa berlangsung dengan cepat melalui e-procurement[/i], masih banyaknya kasus lelang gagal, masa lelang pengadaan yang memakan waktu hingga 60 hari, belum maksimalnya pelaksanaan pengadaan melalui sistem elektronik serta masih banyak barang/jasa yang belum masuk dalam sistem e-katalog LKPP.

Demi menyesuaikan dengan Perpres yang baru maka LKPP telah melakukan update aplikasi SPSE versi 3.5 menjadi SPSE versi 3.6 pada seluruh LPSE se-Indonesia secara bergiliran. Tak terkecuali LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara pun telah menggunakan SPSE versi terbaru ini sejak awal Februari 2015. Selain itu telah dikeluarkan pula Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering.[/i]