Pemerintah keluarkan Aturan Pengadaan di Desa

Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang ditandatangani oleh Kepala LKPP pada tanggal 14 Nopember 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal 19 November 2013.

Apa yang dimaksud dengan gratifikasi?

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001, bahwa : "Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Galang Percepatan Modernisasi Pengadaan Pemerintah Melalui Penguatan LPSE dan Profesionalisme ULP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus berupaya mendorong seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN atau APBD dapat dilaksanakan lebih transparan, terbuka dan adil yang di dukung sistem teknologi informasi sehingga proses pengadaan lebih efisien dan efektif sehingga penyerapan anggaran pemerintah dapat maksimal untuk memicu pertumbuhan ekonomi.

Kukar Kembali Raih e-Procurement Award

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-9 pada 20-21 November 2013. Rakornas berlangsung di Balai Sudirman Gedung Panti Prajurit, Jakarta Selatan. Dengan tema “Galang Percepatan Modernisasi Pengadaan Pemerintah Melalui Penguatan LPSE dan Profesionalisme ULP”.
Rakornas diselenggarakan dalam rangka penguatan peran Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang lebih mampu menjawab tantangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

RAPAT KERJA NASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2013

LKPP sebagai salah satu agen dalam reformasi birokrasi, memberi dukungan penuh terhadap usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aspek pemerintahan yang rentan akan adanya praktik korupsi. Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), LKPP berupaya untuk memperbaiki proses pengadaan, sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Perencanaan umum pengadaan barang/jasa merupakan proses kegiatan persiapan pengadaan, dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa sampai dengan pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan mempunyai keterkaitan dengan proses penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing K/L/D/I.

Tags: 

Pages