LPSE Kukar Hadiri RakorTek LPSE Se Provinsi Kaltim

Pada Hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan hari kamis tanggal 5 Juni 2014 LPSE Kutai Kartanegara mengikuti Rakortek LPSE se Provinsi Kaltim dan Kaltara, Tujuan dari Rakortek LPSE Se-Provinsi Kaltim ini adalah untuk mensinergikan dan menstandarkan pelayanan yang dilakukan oleh LPSE Se kalimantan Timur, rakortek ini pun sebagai bagian dari lanjutan kegiatan dari LKPP dimana acara rakortek lpse Se Provinsi Kaltim merupakan agenda tetap setiap tahunya.Nara Sumber yang dihadirkan yaitu dari LKPP oleh Prof. Ir.

UPT LPSE Launching 5 Aplikasi

Senin 28 April, Bertempat di lantai 1, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara diadakan acara Lounching Aplikasi Pendukung LPSE. Aplikasi tersebut merupakan wujud inovasi dari pegawai UPT LPSE Diskominfo. Keinginan untuk mengawal Pengadaan yang bersih dan kredibel mendorong pegawai UPT LPSE untuk membangun aplikasi pendukung. Keberadaan aplikasi ini akan lebih meningkatkan pelayanan dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

PNS wajib membuat SKP

Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai. Dilingkungan Pegawai Negeri Sipil dikenal dengan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979.

Tags: 

Jabatan Fungsional Pengadaan

Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan  Peraturan Menteri PAN-RB Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Angka Kreditnya Nomor 77 Tahun 2012, 20 Desember 2012

Tags: 

Inpres Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2014

Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantaran korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang (2012-2015) dan Jangka Menengah (2012-2014), yang diimplementasikan melalui aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), pada 21 Maret 2014 telah ditandatangani  Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

UPT LPSE Kembali Selenggarakan Bimtek SPSE

bimtek spse 2014

LPSE selaku Penyelenggara Sistem Elektronik yang memfasilitasi pelaku pengadaan dan pihat-pihak yang terkait didalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik kembali menyelenggarakan bimtek gratis bagi pihak-pihak yg terkait seperti penyedia, panitia dan PPK, bimtek sudah berlangsung sejak tanggal 26 Maret adapun jadwal lengkap bimtek dapat di lihat di website upt lpse kab. kutai kartanegara pada menu Jadwal Bimtek SPSE.

Pages