Koordinasi Pembaharuan Data RUP 2014

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Desember 2014 UPT LPSE mengundang beberapa SKPD guna pemutakhiran data RUP 2014, guna melengkapi data penyampaian laporan ke UKP4 melalui laporan F8K Pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) untuk triwulan IV (B-12) dimana data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus valid, adapaun SKPD yang mengikuti koordinasi ini adalah dari Dinas Cipta Karta, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Bappeda, Disdik, dan Diskominfo, acara ini dilaksanakan di ruang rapat DIskominfo Lt. 3.

Pengadaan Benih Melalui Penunjukkan Langsung

http://www.republika.co.id : Pemerintah mengubah cara pengadaan benih bersubsidi dengan penunjukan langsung tanpa melalui tender. Cara ini diambil untuk mengantisipasi mundurnya masa tanam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil mengatakan, pengadaan bibit akan dilakukan dengan penunjukan langsung agar cepat sampai ke petani. Apabila menggunakan tender, prosesnya dinilai memakan waktu lama sehingga dapat menunda musim tanam.

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SIRUP DI DISKOMINFO

Mengawali kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan input Aplikasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Kabuapaten Kutai Kartanegara, Kamis tanggal 4 Desember 2014 dilakukan sosialisasi dan pendampingan di Dinas Komunikasi dan Informatika. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi, PPTK dan Admin RUP. Diawali pemaparan oleh Kepala UPT LPSE, kemudian dilanjutkan dengan tata cara input di aplikasi oleh Admin LPSE.

K/L/D/I Wajib Umumkan RUP 2015

Sesuai surat Himbauan Kepala LKPP bernomor 76/KA/10/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang menghimbau kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/D/I) untuk segera menginstruksikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing agar mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2015, melalui aplikasi SiRUP secara online di Portal Pengadaan Nasional dengan alamat [url=

PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM

Berdasar pada PERKA nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pihak yang berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada penyedia barang/jasa adalah PA/KPA melalui surat Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam.

Adapun tatacara penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:

Pages