Provinsi Kalbar sebagai penyelenggara RAKERNAS Provinsi LPSE 2016

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi LPSE Provinsi tahun 2015 berupa Deklarasi Sabang yang bertujujuan untuk Penguatan LPSE Nasional, serta meningkatkan komitmen LPSE Provinsi sebagai pembina LPSE Nasional baik dari segi Kelembagaan, Keamanan Infomasi, hingga E-government, pada tahun 2016 ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bekerjasama dengan LPSE Provinsi Kalimantan Barat akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi 2016 pada Selasa-Kamis / 31 Mei-02 Ju

Usulan Produk Katalog Lewat Pemerintah

 

Jakarta - LKPP menerapkan mekanisme baru pemrosesan usulan maupun permintaan katalogisasi produk e-katalog melalui Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengusulan Barang/Jasa Untuk Katalog Elektronik. Edaran yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2016 itu merupakan upaya LKPP dalam menyeimbangkan jumlah permintaan dan usulan yang masuk. Melalui edaran tersebut, LKPP hanya akan memproses usulan katalog yang berasal dari K/L/D/I.

INAPROC LKPP DOWN

Sehubungan dengan permasalahan pada server Inaproc sejak Sabtu (26 Maret 2016), mengakibatkan permasalahan dalam halaman LPSE sebagai berikut : 

1. Penyedia tidak dapat login roaming LPSE 

2. Panitia tidak dapat mengakses halaman aplikasi eprocurement lainnya.

 

Pengadaan 3.650 Kapal Bantuan KKP Senilai 4 Triliun Lewat e-Katalog LKPP

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi bersama LKPP melakukan pembahasan terkait rencana katalogisasi produk kapal ke dalam e-katalog LKPP. Hal ini terkait dengan rencana program pengadaan 3.650 kapal bantuan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk koperasi nelayan yang rencananya akan direalisasikan tahun ini.

Pemda Perlu Dukung Program KPBU

Jakarta - Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan penuh terhadap program pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema kerja sama dengan badan usaha (KPBU). Dukungan pembiayaan oleh pihak swasta ini semakin diperlukan merujuk pada proyeksi kebutuhan anggaran pembangunan nasional.

 

Aturan KPBU dapat Mengubah Pola Manajemen Pemerintah

Jakarta – Kepala LKPP Agus Prabowo memberikan pemahaman kepada para pegawai LKPP tentang filosofi dan latar belakang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Agus mengatakan, dasar hukum pelaksanaan KPBU adalah Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur , Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Badan usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan peraturan terkait lainnya.

Pengusutan Kasus Hukum Pengadaan Masih Tebang Pilih

Jakarta - Penanganan permasalahan hukum di bidang pengadaan masih belum menyentuh hingga ke akar kasus. Pelaksanaan penegakan hukum pun memperlihatkan kondisi yang masih tebang pilih, padahal oknum-oknum yang terlibat masih banyak yang belum tersentuh. Seperti api dalam sekam: beberapa oknum yang terlibat justru tidak diperkarakan.

 

LPSE KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA LUNCURKAN FASILITAS SMS-SILANA

Tenggarong - Guna meningkatkan pelayanan terhadap pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik, UPT LPSE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara telah menambahkan fasilitas SMS-SiLaNa sebagai sebagai sarana akses data dan informasi layanan pada UPT LPSE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tags: 

Pages